edisi-60

Dra. Hj. Nina Soekarwo, MSi
Dekranasda Fokus Tingkatkan Kualitas SDM Pengrajin

Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jatim memfokuskan program utamanya pada peningkatan kualitas SDM pengrajin. Hal itu diharapkan dapat berdampak pada peningkatan daya saing.
Ketua Jawa Timur Dra. Hj. Nina Soekarwo, MSi ketika mengukuhkan Hj Wafiqoh Jamilah Busyro Karim sebagai Ketua Dekranasda Kab. Sumenep periode 2010-2015, di Pendopo Kab Sumenep, Kamis (15/9) mengatakan, program peningkatan kualitas SDM pengrajin dilakukan melalui pelatihan peningkatan ketrampilan untuk kerajinan kayu, batik, dan kerajinan yang mempunyai khas budaya daerah, serta fasilitasi pendampingan pengurusan merk dan HAKI.
”Sangat disayangkan pendapatan pegrajin handycraft/ kerajinan yang manual, kesejahteraannya belum terlalu baik. Dekransda harus bisa memfasilitasi sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan pengrajin,” kata bude Karwo.
Program kedua, difokuskan pada perluasan jaringan pasar, yang dilakukan melalui pameran dan gelar potensi di beberapa event nasional. Sedangkan program ketiga adalah kemitraan, melalui kerjasama antar pengrajin guna mendorong terjadinya kolaborasi dalam transfer teknologi. Selanjutnya Dekranasda juga fokus pada program pemasaran dan peningkatan daya saing.
“Dengan terbentuknya Dekranasda Kab Sumenep diharapkan dapat lebih mendorong para UMKM agar senantiasa meningkatkan kualitas produknya, sehingga mempunyai nilai jual dan kompetitif di pasar global,” harapnya.
Menyadari pentingnya keberadaan industri kerajinan yang merupakan wahana pemerataan pendapatan, penciptaan usaha baru dan lapangan kerja, serta upaya pelestarian budaya, maka usaha untuk mengembangkan UMKM harus selalu dilakukan. “Potensi lokal industri kreatif terus diberdayakan dan dikembangkan,” tegasnya.
Berdasarkan UNESCO, seni kerajinan dikelompokkan menjadi kerajinan tekstil dan kulit, kerajinan logam dan batuan, kerajinan kayu dan serat alam, kerajinan keramik dan gerabah, serta kerajinan materi alam lainnya.
Produk kerajinan merupakan suatu perspektif yang mampu menjadi alternatif penanggulangan masalah, baik di lingkup seni budaya maupun ekonomi. Oleh karena itu Bude Karwo berpesan agar kedepan harus adanya sinergitas program/ kegiatan antara program Dekranasda Provinsi dengan Dekranasda Kab/ kota se Jatim.
Dari data BPS 2010 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim sebesar 71,55 sementara di Kab Sumenep 65,30, angka ini tertinggi di Pulau Madura, selanjutnya Kab Bangkalan 64,52, Pamekasan 64,41 dan terakhir Sampang sebesar 59,58.
Selain industri kecil dan menengah yang berkembang pesat, Kab. Sumenep yang terletak di ujung Timur pulau Madura ini juga mempunyai potensi pariwisata, a.l. wisata budaya dan agama, wisata bahari, wisata alam, serta wisata konservasi, seperti budidaya ayam bekisar dan cemara udang yang hanya ada di Sumenep.
Dalam kesempatan yang sama Bupati Sumenep KH Busyro Karim mengatakan banyak potensi yang dimiliki Kab Sumenep yang bernilai tinggi, baik ekonomi, budaya daerah, maupun batik, seni ukir, maupun keris.
“Obyek wisata yang unik dan menarik yang diakui dunia/ internasional. Produk batik dan ukiran juga sudah menghiasi hotel dan kantor-kantor, namun semua harus dipromosikan sehingga suatu saat dikenal sampai maca negara. Dekransda diharapkan ikut membantu menggerakkaan pertumbuhan ekonomi kab sumenep yang th 2010 baaru mencapai 5,73 %.masih jauh dibanding provinsi yang sudah mncapai kisaran 7 %..
Ketua Dekranasda Kabupaten Sumenep yang baru dilantik mengatakan, setelah dilantik ini akan berusaha menggali aset, produk unggulan, tempat wisata yang bisa dijual. Selain itu, akan berusaha mendorong para pemahat, pengrajin memaenkan hasil karyanya agar tidak diakui hak ciptanya oleh negara lain. Selain itu anak-anak sekolah akan diberikan pelatihan agar mengenal lebih dalam budaya sumenep. (sil)

edisi-60

Bude Karwo
Kader PKK Harus Tetap Optimis

Ketua Tim Penggerak PKK Prov.Jatim Dra.Hj.Nina Soekarwo MSi mengatakan, kader PKK harus tetap optimis untuk membangkitkan kembali kondisi UP2K yang saat ini bisa dibilang 70 persen kondisinya tidak berkembang. “Kita harus yakin bisa membangkitkan kembali, minimal mengurangi angka 70 persen itu,” tuturnya.
Bude Karwo dalam acara Orientasi Kader PKK se Jawa Timur di Surabaya (26/9) lalu mengatakan, dalam evaluasi yang berdasarkan masukan dari PKK Kab/Kota, kondisi UP2K-PKK yang tidak berkembang itu diantara penyebabnya adalah dampak pergantian kepala desa/ lurah yang diikuti pergantian kader/pengurus Poksus UP2K-PKK.
Akibat pergantian itu, berpengaruh pada kontiunitas tertib administrasi pengelolaan UP2K-PKK. Hal lain adalah tidak adanya subsidi dari pemerintah yang telah berakhir pada tahun 2000 lalu. “Saya mengimbau melalui Ibu-ibu Ketua PKK Kab/Kota agar pergantian Kades/Lurah tidak selalu dibarengi pergantian kader UP2K-PKK,” kata Bude sembari menyebut pihaknya hanya sebatas mengimbau.
Kondisi di lapangan memang demikian, setiap pergantian Kades selalu diikuti pergantian ketua PKK dan unsur kader lainnya. Belum lagi Kades yang menang pilihan itu selalu mengajak orang-orangnya, atau Kades yang kalah tidak mau lagi menjadi kader PKK. “Pergantian kader baru ini tentu secepat itu bisa berlanjut, butuh penyesuaian,” jelasnya sembari menyebut kondisi itu yang membuat ‘Hidup segan mati tak mau’.
Namun demikian, tambah Bude, tidak semua Poksus UP2K-PKK mengalami penurunan, di beberapa daerah justru meningkat menjadi koperasi berbadan hukum, sehingga bisa bermitra dengan BUMN/BUMD atau bank dalam permodalannya. Memang tidak semua mengarah menjadi koperasi, karena di beberapa wilayah justru mnemilih menggunakan sistem pengelolaan UP2K, karena tidak terikat kewajiban sebagaimana dalam AD/ART Koperasi.
Bude menjelaskan, hasil rapat konsultasi di Jakrta 20-22 September 2011 , Ketua Pokja II- TP PKK Pusat memutuskan bahwa bulan bhakti goyong royong dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK lomba pelaksana terbaik kelompok UP2K-PKK tetap dilaksanakan secara nasional, dan mengharapkan dalam pengembangannya perlu menjalin kemitraan dengan dunia usaha melalui CSR.
Sebagai stimulan, TP PKK Prov.Jatim memberikan bantuan modal kepada satu kelompok usaha usaha bersama sebesar Rp 500 ribu dan satu set alat permaianan edukatif PAUD senilai Rp 500 ribu untuk kelompok PAUD di 38 Kab/Kota.
Sebagaimana diketahui, gubernur Jatim telah memfasilitasi pengembangan koperasi wanita di desa/kelurahan masing-masing Rp 25 juta. Program ini hanya terdapat di Jawa Timur, provinsi belum tidak ada. Dan, hasilnya sangat menggembirakan, karena modal stimulan itu ada yang berkembang hingga Rp 125 juta, dari angka semula 8.506 Kopwan di jatim, kini ada tambahan 1.000 Kopwan lagi.
Bude Karwo berharapo agar PKK Kab/Kota membangun kemitraan dengan Kopwan dalam pengembangan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mewujudkan Kolompok Usaha Bersama (KUB)-PKK di kab/Kota dengan anggota 5-15 orang yang mempunyai jenis usaha berbasis ekonomi produktif. (ji)